sebutkan dan jelaskan kriteria penyelenggaraan urusan pemerintahan. s. sebutkan dan jelaskan kriteria penyelenggaraan urusan pemerintahan

 
 ssebutkan dan jelaskan kriteria penyelenggaraan urusan pemerintahan pembanding bagi penyelenggara pemerintahan daerah lain khususnya dan pemerintah pusat

Pelaksanaan seleksi dan promosi dilakukan secara terbuka 4. Pelayanan publik pada dasarnya menyangkut aspek kehidupan yang sangat luas. 25/2009 tentang Pelayanan Publik, Kementerian PANRB melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik. Pemerintahan Aceh adalah pemerintahan provinsi dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sesuai dengan fungsi dan. 1. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB. Elemen ini yang menjadi patokan dasar yang berguna untuk menentukan tugas atau kewajiban yang harus dilakukan serta haka yang akan diterima oleh tokoh-tokoh yang menerima jabatan. Pengertian tersebut. Demokrasi - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas. 32 tahun 2004 adalah pemerintah daerah mengurus dan mengatur sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Berita Info Publik, Pendidikan di Berita apa itu pemerintah, Berita pemerintah adalah, Berita pemerintahan adalah, Berita pengertian pemerintah, Berita pengertian pemerintahan Info Publik, Pendidikan,Sedangkan yang dimaksud dengan efisiensi adalah kriteria pelimpahan urusan pemerintahan dengan memperhatikan daya guna tertinggi yang dapat diperoleh dari penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan dilingkup kecamatan. Urusan pemerintahan absolut. Simak penjelasannya di bawah ini. 3. d. minimal, prasarana lingkungan dasar; sedangkan urusan pemerintahan yang bersifat pilihan terkait erat dengan potensi unggulan dan kekhasan daerah. Fungsi Pelayanan. Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, UU tersebut menyerahkan urusan pemerintahan kepada daerah, kecuali untuk urusan luar negeri, pertahanan dan keamanan, moneter, kehakiman, dan agama. Eksternalitas. Perencanaan dan pengendalian pembangunan. Penulis yang membahas artikel mengenai pajak dan bisnis. Dengan ditetapkannya UU ini, diharapkan dapat menciptakan alokasi sumber daya nasional yang efektif dan efisien dalam pengaturan tata kelola hubungan keuangan. Pasal 18A NOMOR SE. Website Resmi Desa Banjarsari. 1. 1. Menteri, untuk pengawasan umum; dan 2. berupa norma, standar, prosedur dan/atau kriteria yang ditetapkan Pemerintah sebagai pedoman penyelenggaraan urusan pemerintahan. Perangkat daerah. Otonomi daerah ini bertujuan untuk mengembangkan daerah serta isi di dalam daerah tersebut. Government Public Relations: Perkembangan dan Praktik di Indonesia (2018) karya Suprawoto, urusan pemerintahan konkruen adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan derah provinsi dan daerah kabupaten/kota. Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerahbahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah (OTDA) dan sejalan dengan tuntutan tata kepemerintahan yg baik dan bersih, bertanggungjawab serta menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan. Dana Perimbangan. Muatan Peraturan Pemerintah berisi materi untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Pemerintah pusat dalam urusan agama lebih berperan dalam menetapkan hari libur keagamaan. Sebagaimana dalam Pasal 18 (a) UUD 1945 yang memberikan makna bahwa Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota berkewajiban untuk menciptakan ketertiban dan ketentraman serta kesejahteraan masyarakat. Negara kesatuan. penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah di Daerah didanai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Adapun pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, menurut PP ini untuk: a. UU ini merupakan pengaturan lebih lanjut dari UU No. Di samping itu ada urusan pemerintahan yang dijalankan secara concurrent, yakni penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu dilaksanakan secara bersama antara pemerintah pusat dan. Tujuan pembuatan rekaman merupakan sedang menyiapkan informasi sesegera mungkin apabila manajemen. Pemerintah Daerah di Indonesia adalah penyelenggara pemerintahan daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945. bahwa dalam rangka mewujudkan organisasi kementerian negara yang tepat fungsi dan tepat ukuran serta mendukung efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, perlu dilakukan pengaturan mengenai pokok-pokok organisasi. IP. Sentralisasi Desentralisasi Asas-asas penyelenggaraan pemerintahan dekonsentrasi Tugas pembantuan. Good and clean governance memiliki pengertian segala hal yang berkaitan dengan tingkah laku yang bersifat mengarahkan, mengendalikan atau mempengaruhi urusan publik untuk mewujudkan nilai-nilai tersebut dalam nilai-nilai kehidupan sehari-hari. Urusan pemerintahan yang ruang. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 04 Oktober 2021 Nana. Sistem Pemerintahan dikenal dengan sistem pemerintahan presidensil dan sistem pemerintahan parlementer. pendidikan; b. Abstarct The purpose of this paper is to investigate the concept of distribution power which are suitable for the unitary state based on the broadest possible autonomy in the Constitution of 1945. com yang terhormat, lain negara lain pula sistem urusan pemerintahannya, seperti halnya Pemerintahan Indonesia, dalam mengurus pemerintahannya, Pemerintah Indonesia mempunyai klasifikasi urusan pemerintahannya sendiri. Kekuasaan tidak boleh hanya bertumpu pada satu jabatan atau satu pihak saja, karena rawan memicu tindakan. Jika kalian merasa ulasan. Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria yang selanjutnya disingkat NSPK adalah ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagai pedoman dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Pemerintah dan yang menjadi kewenangan daerah. a Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan. Nah itulah referensi 3 urusan pemerintah pusat beserta contoh tugas, wewenang dan penjelasan lengkapnya. Adapun unsur-unsur geopolitik Indonesia, di antaranya: 1) Wadah. 22 tahun 1948. 2. Dikutip dari buku Pergeseran Garis Politik dan Perundang-undangan Mengenai Pemerintah Daerah (1983) oleh M. KOMPAS. Transparansi. (6) Penyelenggaraan penanaman modal yang ruang lingkupnya berada dalam satu kabupaten/kota menjadi urusan pemerintah kabupaten/kota. Perkara tersebut. Pesisir Selatan, - Pemerintah Pusat dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan konkuren berwewenang untuk menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan dan melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Berikut merupakan urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah provinsi dalam skala provinsi yang meliputi (Pasal 13 UU No 32 tahun 2004). Dasar hukum PP ini adalah Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. 5 Tahun 1974, pengertian desentralisasi adalah suatu penyerahan urusan pemerintahan dari pusat kepada daerah. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian fasilitas fiskal. Kendati begitu, tata kelola seringkali dibahas dalam ilmu politik dan administrasi. kabupaten/kota, dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk. Selanjutnya Sadu Wasistiono, melihat dari sudut. File ini berisi penjelasan lengkap tentang tujuan, asas, prinsip, klasifikasi, pembentukan, pengubahan, dan penghapusan. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara. Camat berkedudukan sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan, berada di bawah, dan bertanggungjawab kepada bupati melalui sekretaris daerah kabupaten atau kota. Efisiensi hanya dapat dievaluasi dengan penilaian - penilaian relatif,. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 18 UUD NRI 1945, otonomi daerah itu diartikan sebagai hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan. Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan pemerintahan daerah propinsi dan kabupaten/kota terdiri atas kepala daerah dan DPRD dibantu oleh perangkat daerah. Dalam rangka menjelaskan pengertian “pemerintahan” di bawah ini akan dikemukakan. ilamana Anda membahas Otonomi Daerah maka Anda tidak lepas dari desentralisasi. Berangkat dari uraian di atas sudah jelas bahwa fokus daari pemerintahan adalah kekuasaan. Sehingga pembicaraan tentang pemerintahan tidak luput dari politik dan negara, karena untuk mencapai kekuasaan itu harus melalui. October 28, 2022 by Admin. - Mengelola barang milik/kekayaan negara yang jadi tanggung jawabnya. Monarki juga termasuk bentuk dalam pemerintahan tertua di dunia, lho. Urusan Pemerintahan yang lokasinya dalam Daerah; b. Tugas dan Kewenangan Pemerintah Daerah. 32 tahun 2004 mengatur hal-hal tentang; pembentukan daerah dan kawasan khusus, pembagian urusan pemerintahan, penyelenggaraan pemerintahan, kepegawaian daerah, perda dan peraturan kepala daerah, perencanaan pembangunan daerah, keuangan daerah, kerja sama dan penyelesaian perselisihan,. Peraturan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 30 ayat (9) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. KOMPAS. Prinsip akuntabilitas dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah penanggungjawab penyelenggaraan suatu urusan. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Aktor negara (pemerintah), bisnis dan civil society harus bersinergi membangun konsensus dan peran negaraurusan pemerintahan yang dikoordinasikan oleh Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kementerian Dalam Negeri RI. Urusan Pemerintahan. Presiden Joko Widodo memberikan keterangan pers terkait COVID-19 di Istana Bogor, Jawa Barat, Senin (16/3/2020). Fungsi pemerintahan daerah menurut undang undang No. Lembaga yang ada dalam suatu negara biasanya. 32 Tahun 2004, disebutkan bahwa urusan pemerintahan yang merupakan kewenangan pemerintah pusat terdiri dari 6 urusan, yaitu: Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. - Desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh. Menimbang: a. Sebutkan dan jelaskan bentuk-bentuk responsibilitas. Sebagai pelaksanaan dari UU tersebut, pemerintah mengeluarkan PP N0. 32/2004 tidak secara spesifik memberikan perhatian kepada kewenangan desa,. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. 3. KOMPAS. 23 Tahun 2014 pasal 9 berbunyi, ADVERTISEMENT. Kondisi ekonomi makro daerah; b. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. sedangkan kewenangan dan urusan unsur pemerintah pusat semakin mengecil. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang. Berdasarkan Pasal 65 UU No. Pertanyaan yang paling mendasar mengenai Tindakan Pemerintahan (Bestuur Handelingen) adalah mengenai batasan ranah hukum atas Tindakan Pemerintahan. Ini artinya pelaksanaan otonomi daerah harus menunjang aspirasi dan perjuangan rakyat untuk memperkokoh negara kesatuan dan meningkatkan kesejahteraan warga lokal. 1. rer. Bahkan Shfritz & Russel. 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, desentralisasi didefinisikan sebagai penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat, kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi. Pengawasan terhadap ketaatan atas norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah . bpk. Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia. 9. Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah Hubungan. sosial. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Adapun berdasarkan UU No. Haris Soche. kesehatan; c. Sejalan dengan kompleksitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, Pemerintah melalui Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2009 telah menetapkan Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Angka Kreditnya. 6. com 24 No Jenis. Pada pasal 10 ayat 3 dalam UU No. A. (2) Selain asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peraturan Perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang. Susunan dan tata cara penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diatur dalam undang-undang. Berikut ini terdapat beberapa lembaga negara indonesia, terdiri atas: 1. Pasal 13 UU Nomor 32 Tahun 2004, ayat 1: (1)Hubungan antara pemerintah pusat dan daerah selalu menjadi sorotan menarik untuk ditelaah. Konsep desentralisasi erat kaitannya dengan penyelenggaraan . uk)Latar Belakang. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang. Melimpahkan kewenangan kepada instansi vertikal yang. 1. 3. absolutrusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintahan pusat, urusan pemerintahan sedangkan konkruen. Pengawasan umum terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah: a) Pembagian Urusan Pemerintahan : dengan sasaran Evaluasi penyerahan Personil, Perlengkapan, Pembiayaan dan dokumen (P3D) sebagai tindak lanjut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah berupa evaluasi P3D terhadap sub urusan. Baca juga: Pengertian Otonomi Daerah dan Dasar Hukumnya. dituangkan dalam bentuk peraturan sebelum wewenang dilaksanakan; b. Tuliskan 4 prinsip pembagian urusan pemerintah - 21264058. dan Pelindungan Masyarakat Sosial 6 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 23 . Tata cara pembentukan Peraturan Pemerintah diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 15 Tahun 2019 dan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU. com - Urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yaitu provinsi dan kabupaten atau kota. konkruen Urusan pemerintahan . UU No. penyelenggaraan pemerintahan; 4. Pemerintah pusat memiliki beberapa wewenang, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 10 Ayat 3 UU No. Daerah telah mengatur pembagian kewenangan urusan pemerintahan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Kementrian merupakan lembaga Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintahan daerah, yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat. Dalam Jurnal Legislasi Indonesia Volume 15 Nomor 2 berjudul "Sistem Pemerintahan Indonesia: Pendekatan Teori dan Praktek Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945", berikut penjelasan lengkap para ahli. 23 Tahun 2014 pasal 9 berbunyi, ADVERTISEMENT. B. Urusan pemerintahan absolut. com. Berikut rinciannya: Urusan pemerintahan absolut Urusan pemerintahan absolut adalah urusan yang sepenuhnya menjadi. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah. 13 Tahun 2006, diatur mengenai Perlindungan Saksi dan Korban oleh penyelenggara urusan perlindungan saksi adalah. com tidak terlibat dalam materi konten ini. id diketahui bahwa urusan pemerintahan juga diatur dalam BAB III Pasal 10 Undang-Undang No. Jelaskan Pengertian Penyelenggara Pemerintahan? 4. Adapun penjelasan dari tujuan tersebut adalah sebagai berikut: Meningkatkan pelayanan umum. Hubungan dan pembagian urusan pemerintah daerah diatur dalam Undang-Undang No. tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. urusan pemerintahan atau publik. Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas. PENYERAHAN BLT DANA DESA TAHAP III TAHUN 2023. Tujuan dan Fungsi Kantor. 6 UU 32/2004 : • “Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hokum yang mempunyai yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan. Sudah menjadi rahasia umum jika Indonesia merupakan negara yang terdiri atas beribu-ribu pulau dan terbentang dari Sabang hingga Merauke. A. sebutkan dan jelaskan kriteria penyelenggaraan urusan pemerintahan – Pemerintahan adalah mekanisme yang digunakan untuk mengatur dan mengendalikan masyarakat. merupakan urusan. Setiap pemerintah daerah memiliki hak untuk mengatur kepentingan. Unsur lain adalah Perangkat Desa. Urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, meliputi politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, serta. Efisiensi adalah penggunaan sumber daya secara minimum guna pencapaian hasil yang optimum. Dalam penyelenggaraan. 1. Macam-macam Kekuasaan Negara. Harapannya, agar pihak-pihak eksternal yag secara tidak langsung ikut bertanggung jawab dapat ikut memberikan pengawasan. Menteri, untuk pengawasan umum; dan 2. (6) Pemerintahan Daerah berhak menetapkan peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Pasal 18AUndang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. 23 tahun 2014, ada 3 macam urusan dalam pemerintahan, yaitu Urusan Pemerintahan Absolut, Urusan. Oleh karena itu, pemerintah pun membagi wilayah Indonesia ke dalam beberapa provinsi, yang diikuti dengan pembagian urusan pemerintahan antara pemerintahan pusat dan pemerintah daerah. Perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang. Oleh parta setiawan Diposting pada 29 Juli 2023. Staf Ahli Bidang Ekonomi Kawasan dan Kemitraan Perhubungan Staf Ahli I. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. Indonesia dipimpin. Di lain pihak Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 tahun 2003 pasal 39 ayat (2) menyebutkan bahwaUnsur-Unsur Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Dikutip dari Modul Pembelajaran PPKn untuk SMA X (2020) yang disusun Ida Rohayani, tata kelola pemerintahan yang baik berkaitan dengan struktur yang mencakup antara lain:. Kriteria penyelenggaraan urusan pemerintahan adalah suatu kriteria yang digunakan untuk memastikan bahwa pemerintah melakukan urusan. Urusan Pemerintahan yang penggunanya dalam Daerah; Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Absolut. Apa itu Delegasi? Delegasi adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi. h. penentuan kriteria pemeriksaan; f. Namun dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan UU No. dilaksanakan bersama antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Mengatur Jalannya Proses Politik Luar negeri. bahwa Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/15/M. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pelaporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Wb Alhamdulillah segala puji.